Pakar Hukum Nilai 'Tas Sembako' Jokowi Bisa Langgar Hukum jika...

Pengadaan tas sembako Joko Widodo seharga Rp 3 miliar dinilai harus segera dicek kebenarannya. Terutama direncana anggaran Sekertariat Negara.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, jika dari rencana mata anggaran Setneg khususnya pada unit kantor Presiden tak ada soal pengadaan tas, maka tindakan pengadaan bagi-bagi sembako termasuk tasnya, adalah salah.

"Jadi pertama kali yang mesti dicek adalah direncana kerja anggaran Setneg, ada atau tidak item itu," kata Margarito kepada Kricom di Jakarta, Senin (24/3/2018).

Menurut dia, yang berhak mengajukan anggaran itu adalah Sekretariat Negara.

"Perencana anggaran kepada Presiden ada pada Setneg," imbuhnya.

Margarito tak percaya jika Setneg mengajukan rencana kerja anggaran soal bagi-bagi sembako.

"Saya enggak percaya itu. Itu terlalu konyol. Itu kan APBN yang isinya bagi-bagi sembako," paparnya.

Jika menggunakan APBN, maka harus melalui persetujuan DPR.

"Itu harus terinci di kantor Setneg. Kalau tak ada di rencana anggaran kantor Setneg itu baru masalah," katanya.

Terkait dengan jumlah yang mencapai Rp 3 miliar, Margarito menilai hal itu tak ada masalah.

"Yang penting harus terperinci di kantor Setneg," tutupnya.

Sumber:KRICOM